Harmonisasi Konsep Sektor Informal
Oleh: Monika
Pagi itu, saya sedang menjelaskan tentang mega cities atau Kota-kota besar di dunia. Mega cities adalah kota dengan populasi lebih dari sepuluh juta jiwa Dari mega cities ini, disebutkan bahwa salah satu dampak dari adanya mega cities adalah timbulnya sektor informal. Jadi, besarnya populasi ini disebabkan oleh adanya urbanisasi dan migrasi yang terjadi karena para migran sengaja datang ke kota untuk bekerja. Namun, karena para migran ini tidak dapat bekerja pada pekerjaan yang diinginkannya (biasanya sektor formal), maka mereka memilih bekerja di sektor informal.
Pagi itu, saya sedang menjelaskan tentang mega cities atau Kota-kota besar di dunia. Mega cities adalah kota dengan populasi lebih dari sepuluh juta jiwa Dari mega cities ini, disebutkan bahwa salah satu dampak dari adanya mega cities adalah timbulnya sektor informal. Jadi, besarnya populasi ini disebabkan oleh adanya urbanisasi dan migrasi yang terjadi karena para migran sengaja datang ke kota untuk bekerja. Namun, karena para migran ini tidak dapat bekerja pada pekerjaan yang diinginkannya (biasanya sektor formal), maka mereka memilih bekerja di sektor informal.
Nah,
pertanyaan selanjutnya adalah apa sih yang disebut dengan sektor informal?
Menurut
Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sektor informal adalah semua bisnis
komersial dan non komersial yang tidak terdaftar, tidak memiliki struktur
organisasi formal dan memiliki ciri-ciri : dimiliki oleh keluarga, kegiatannya
berskala kecil, padat karya, menggunakan teknologi yang diadaptasi dan
bergantung pada sumber daya lokal.
Sedangkan
menurut Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan No. 13/2003, pekerja informal mengacu
pada orang yang bekerja tahap relasi kerja, yang berarti tidak ada perjanjian
yang mengatur elemen-elemen kerja, upah dan kekuasaan.
Sementara
itu, definisi sektor informal menurut BPS adalah kegiatan ekonomi yang umumnya
dilakukan secara tradisional oleh organisasi bertingkat rendah ataupun yang
tidak memiliki struktur, tidak ada akun transaksi (transaction accounts) dan ketika terdapat relasi kerja biasanya
bersifat musiman, pertemanan atau relasi personal, tanpa perjanjian kontrak. BPS
melalui data Sakernas, memberikan kategori status pekerja dalam tujuh kategori,
yaitu (1) berusaha sendiri, (2) berusaha sendiri dengan bantuan keluarga atau anggota keluarga dengan tidak dibayar, (3) berusaha dengan pekerja tetap atau pekerja
diupah, (4) karyawan/staf/pekerja, (5) pekerja musiman di bidang pertanian, (6) pekerja
musiman di bidan non pertanian dan (7) pekerja tidak dibayar. Kategori ketiga dan
keempat baisanya mengacu pada tenaga kerja di sektor formal, selebihnya adalah
sektor informal.
Sebenarnya,
pada tahun 1993, The Fifth International Conference of Labour Statisticians (15th
ICLS) mengadopsi definisi statistik internasional
sektor informal untuk dimasukkan dalam Sistem Neraca Nasional (SNA 1993). The
15th ICLS mendefinisikan sektor informal dalam hal karakteristik perusahaan
(unit produksi) di mana kegiatan berlangsung, bukan dari segi karakteristik
dari orang-orang yang terlibat atau pekerjaan mereka. Dengan demikian,
orang-orang yang bekerja di sektor informal didefinisikan sebagai semua orang
yang selama periode referensi bekerja dalam setidaknya satu unit produksi dari
sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan tersebut, apakah
itu perkerjaan utama atau sekunder. Unit produksi dari sektor informal
merupakan bagian dari usaha rumah tangga yang dimiliki rumah tangga. Dengan
demikian, unit produksi sektor informal itu tidak memiliki set neraca (laporan
keuangan) yang lengkap
Menurut
Todaro (1998) karakteristik sektor
informal sangat bervariasi dalam bidang kegiatan produksi barang dan jasa
berskala kecil, unit produksi yang dimiliki secara perorangan/kelompok, banyak
menggunakan tenaga kerja (padat karya), dan teknologi yang dipakai relatif
sederhana, para pekerjanya sendiri biasanya tidak memiliki pendidikan formal,
umumnya tidak memiliki keterampilan dan modal kerja. Oleh sebab itu produktivitas
dan pendapatan mereka cenderung rendah dibandingkan dengan kegiatan bisnis yang
dilakukan di sektor formal. Pendapatan
tenaga kerja informal bukan berupa upah yang diterima tetap setiap bulannya,
seperti halnya tenaga kerja formal. Upah pada sektor formal diintervensi
pemerintah melalui peraturan Upah Minimum Propinsi (UMP). Tetapi penghasilan
pekerja informal lepas dari campur tangan pemerintah.
Keith Hart, seorang profesor ekonomi antropologi dari
Inggris, memberikan kontribusinya terhadap sektor informal. Hart
membagi orang yang bekerja di perkotaan menjadi tiga kelompok, yaitu formal,
informal sah dan informal tidak sah. Masing-masing kelompok dibedakan menurut
kegiatan yang dilakukan individu, jumlah pendapatan serta kontribusi
pengeluarannya. Kegiatan kelompok informal dicirikan oleh: pendidikan formal
yang rendah, modal usaha kecil, upah rendah, dan usahanya berskala kecil.
Beberapa
ciri baku kegiatan sektor informal menurut ILO ada 6 : (1) seluruh aktivitasnya
bersandar pada sumberdaya sekitar; (2) skala usahanya relatif kecil dan
merupakan usaha keluarga; (3) aktivitasnya ditopang oleh teknologi tepat guna
dan bersifat padat kary a; (4) tenaga kerjanya terdidik atau terlatih dalam
pola-pola tidak resmi; (5) seluruh aktivitasnya berada di luar jalur yang
diatur pemerintah; (6) aktivitasnya bergerak dalam pasar sangat bersaing.
Masih banyak definisi
sektor informal lainnya dari berbagai organisasi dan instansi. Yang jelas,
semua definisi tersebut bermuara pada dua hal, yaitu dari tenaga kerja dan
usaha. Penggunaan definisi sektor informal itu tergantung pada tujuan
penggunaan datanya. Oleh karena itu, perlu dicermati lebih lanjut sebelum
menggunakan definisi sektor informal ini.
Jadi, di sesi itu pun saya memilih pendefinisian sektor informal dilihat dari dua hal ini yaitu tenaga kerja dan usaha. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dimengerti dengan baik.
Harmonisasi Konsep Sektor Informal
![Harmonisasi Konsep Sektor Informal]()
Reviewed by Monika
on
Februari 06, 2014
Rating: 5
