Pendahuluan

Pada tanggal 16 Desember 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nila (PPN) menjadi 12% pada Konferensi Pers bertajuk “Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan” yang  akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini menuai kontroversi, terutama karena diumumkan saat pemerintahan baru masih dalam tahap awal. Namun, rencana kenaikan ini bukan keputusan mendadak, melainkan amanat dari UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang disahkan pada masa pemerintahan sebelumnya.

Undang-undang HPP No. 7 Tahun 2021

Undang-undang HPP ditetapkan tanggal 29 Oktober 2021 dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Seluruh fraksi DPR setuju kenaikan dar untuk menaikan PPN  secara bertahap. Tahap pertama kenaikan dari 10% menjadi 11% di mulai 1 April 2022, namun untuk kenaikan berikutnya ditunda hingga tanggal 1 Januari 2025. 

Definisi dan Karakteristik PPN

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa. Subjek pajak adalah konsumen, sementara perusahaan bertindak sebagai pemungut pajak. Pajak ini berfungsi sebagai tulang punggung penerimaan negara, yang menyumbang hampir 80% dari total pendapatan negara. Beberapa kelebihan PPN adalah sifatnya yang netral, mencegah pajak berganda, dan menjadi sumber pendapatan yang stabil.

Sejarah dan Perbandingan Tarif PPN

Sejarah PPN di Indonesia dimulai pada tahun 1950-an, dengan bentuk awal berupa Pajak Peredaran. Pada tahun 1984, tarif 10% mulai diberlakukan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1983. Kenaikan tarif bertahap dilakukan berdasarkan UU HPP, dengan kenaikan menjadi 11% pada 1 April 2022 dan 12% yang direncanakan mulai 1 Januari 2025.

Dibandingkan negara lain, tarif PPN Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata global (15,4%) dan beberapa negara Asia seperti India (18%) dan Pakistan (17%). Jika Indonesia menerapkan PPN 12%, maka akan sejajar dengan Filipina sebagai negara dengan tarif PPN tertinggi di ASEAN.

Dampak Kenaikan PPN

Dampak Positif

1. Peningkatan Penerimaan Negara
   Kenaikan tarif diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak hingga Rp80 triliun per tahun, mengurangi defisit APBN, dan menekan ketergantungan pada utang.

2. Hubungan dengan Pertumbuhan Ekonomi
   Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan PPN berbanding lurus dengan pendapatan per kapita. Dengan kelompok pendapatan menengah yang terus tumbuh, potensi penerimaan pajak dari konsumsi juga meningkat.

3. Stabilisasi Keuangan Negara
   Tambahan penerimaan negara dapat digunakan untuk belanja sosial, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan investasi di bidang infrastruktur.

Dampak Negatif

1. Peningkatan Inflasi
   Kenaikan tarif PPN akan memicu kenaikan harga barang dan jasa, meningkatkan inflasi, sebagaimana terjadi pada kenaikan tarif menjadi 11% di tahun 2022.

2. Penurunan Daya Beli
   Konsumen, khususnya kelompok menengah ke bawah, akan merasakan dampak kenaikan harga tanpa adanya penyesuaian pendapatan. Hal ini dapat menekan konsumsi domestik hingga 3,2%.

3. Beban Tambahan bagi Pengusaha
   Kenaikan tarif menjadi beban pada modal kerja, mempengaruhi produktivitas, dan menghambat kelancaran usaha.

Implikasi Kebijakan

Rencana kenaikan tarif ini harus diimbangi dengan kebijakan sosial yang memadai, seperti bantuan langsung tunai atau subsidi, untuk melindungi daya beli masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu memastikan distribusi barang dan jasa berjalan efisien untuk mengurangi tekanan inflasi.

Kesimpulan

Kenaikan tarif PPN menjadi 12% adalah langkah yang didasarkan pada amanat UU No. 7 Tahun 2021. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara, mendukung pembangunan, dan mengurangi ketergantungan pada utang. Namun, dampak negatif seperti inflasi dan penurunan daya beli perlu dikelola secara hati-hati.

Saran

1. Pengelolaan Dampak Sosial
   Pemerintah perlu mengimplementasikan program bantalan sosial untuk melindungi kelompok rentan dari dampak kenaikan harga.

2. Transparansi dan Edukasi Publik
   Sosialisasi yang baik tentang manfaat kenaikan tarif PPN bagi pembangunan jangka panjang dapat membantu meningkatkan penerimaan masyarakat.

3. Efisiensi Penggunaan Pajak
   Pendapatan dari kenaikan tarif harus dialokasikan secara efektif untuk belanja sosial, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi yang inklusif.

4. Monitoring dan Evaluasi
   Pemerintah perlu memantau dampak kebijakan ini secara berkala dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi.